Tuntut SK PPPK, Korda Honorer K2: Bu Titi, Angkat Tongkat Komandonya, Kami Demo!

jpnn.com, JAKARTA - Proses penetapan NIP 51.293 PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang masih panjang membuat honorer K2 gerah.

Di grup-grup WhatsApp honorer K2 yang lulus PPPK ramai membahas untuk aksi turun ke jalan lagi.

"Kami sudah jenuh dengan lamanya proses penetapan NIP dan SK PPPK. Kami mendesak agar NIP dan SK PPPK segera diterbitkan tahun ini juga. Jangan sampai loncat ke 2021," kata Junaedi, koordinator daerah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Kabupaten Pemalang kepada JPNN.com, Rabu (14/10).

Guru honorer K2 di SDN 08 Pelutan Kabupaten Pemalang ini sudah lulus PPPK tahap I pada 2019. Namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda pemberkasan NIP PPPK dilakukan.

Junaedi dan pengurus PHK2I Kabupaten Pemalang sudah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menanyakan proses penetapan SK PPPK. Dan jawaban BKD semuanya menunggu pusat.

"Bagaimana daerah bisa terbitkan SK kalau juknisnya belum ada. Sementara pusat bilang semua tergantung daerah. Daripada diombang-ambingkan begini mending turun ke jalan saja lagi," cetusnya.

Junaedi mengungkapkan, sudah menginstruksikan seluruh koordinator kecamatan di Kabupaten Pemalang untuk menyiapkan diri dalam aksi demo besar-besaran.

Demo kali ini adalah akhir dari perjuangan mereka karena menuntut hak-haknya.