Tuntut THR, Petugas Kebersihan Antar Sampah ke Kantor Wali Kota

Seorang petugas, Mariodi mengatakan telatnya pembayaran THR tersebut dapat berimbas pada pengangkutan sampah. "Selama THR tak cair, bisa jadi sampah menumpuk terus. Swasta disuruh cepat bayar THR, tapi ini pemerintah," ujarnya. 

Usai berorasi di depan gedung Pemko Batam, puluhan petugas Dinas Kebersihan Kota Batam melanjutkan aksi di gedung DPRD Kota Batam. Tujuaannya sama yakni menuntut Tunjangan Hari Raya (THR) yang tak kunjung cair.

Anggota Komisi III DPRD Kota Batam Jurado Siburian mengaku sudah menganggarkan gaji ke-13 atau THR bagi petugas DKP. Meskipun sudah ketok palu dan dirampungkan di paripurna, namun pihak provinsi menolak dengan alasan rasionalisasi anggaran.

"Kita mendukung perjuangan bapak dan ibu untuk menganggarkan THR. Namun tim dari provinsi mencoret dengan landasan hukum Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak menyebutkan itu," ujar Jurando dihadapan ratusan petugas DKP.

Anggota Komisi III DPRD Batam lainnya, Dandis Rajagukguk mengaku akan menyampaikan kembali masalah ini di Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan 2016 nanti. Dandis juga mengaku akan terus memperjuangkan masalah ini.

“Sebenarnya inilah yang menjadi permasalahannya. Kenapa tahun ini tak ada THR. Namun begitu, kita akan tetap perjuangkan di RAPBD Perubahan 2016 nanti," tutur Dandis.(she/rng/ray/jpnn)