Tuntut THR, Ribuan Guru Siap Demo

Apabila dalam aksi itu tidak ada tanggapan dari Pemkot, para guru mengancam hanya akan menjalankan tugas pokoknya. Sementara tugas sampingan, seperti mensukseskan Tegal Cerdas 2011, peringatan haornas, halal bi halal, dan lainnya akan dikesampingkan. Mengenai perintah wali kota agar PGRI Kota berkoordinasi dengan PGRI Pusat, itu sudah dilakukan melalui SMS.

"Jawaban Ketua Umum PB PGRI Dr Sulistiyo MPd, dia akan mencoba ke Kemendagri semoga ada jalan keluar," begitu kata Abdul Mukti. Dijelaskan, rencana aksi murni aspirasi dari guru. Sedangkan PGRI hanya memfasilitasinya saja. Karena jika menunggu adanya jawaban tertulis dari Kemendagri itu suatu hal yang mustahil. Karena Kemendagri tidak mungkin mengeluarkan itu. Alasannya TPP Kota Tegal bersifat kasuistik, lantaran daerah lain tidak ada yang mengeluarkan TPP bagi para PNS.

"Sehingga apabila Kemendagri mengeluarkan itu, maka sifatnya general dan semua daerah akan mengeluarkan TPP juga. TPP Kota Tegal merupakan kebijakan otonomi daerah," pungkasnya. Sebelumnya Wali Kota Tegal Ikmal Jaya mengatakan pemberian TPP yang berasal dari daerah tidak semudah yang dibayangkan. Sebab guru sudah mendapatkan tunjangan yang sama dari pemerintah pusat.

Menurut walikota, apabila dipaksakan maka akan terjadi dobel anggaran, dan bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meski begitu Pemkot tetap berupaya agar TPP guru tersebut bisa dicairkan. Yakni dengan mengirim surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Jateng, pada 1 Maret lalu, menayakan tentang itu. Namun sampai dengan sekarang belum ada jawaban tertulis dari BPKP.