Tuntutan Warga Papua pada Jokowi, Minta Angkat Honorer jadi PNS
jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat Papua menyampaikan 9 tuntutan kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi saat pertemuan di Istana Negara, Jakarta pada Selasa (10/9).
Juru bicara tokoh Papua Abisai Rollo menyampaikan langsung tuntutan itu kepada Jokowi yang saat itu didampingi Menko Polhukam Wiranto, Kepala BIN Budi Gunawan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Luar Negeri Retno P Marsudi.
Permintaan pertama masyarakat Papua adalah soal pemekaran 5 wilayah adat menjadi lima provinsi.
"Kami meminta adanya pemekaran provinsi di lima wilayah adat di Provinsi Papua dan Papua Barat," kata Abisai.
Kedua, pembentukan badan nasional urusan tanah papua. Ketiga, menempatkan lebih banyak orang Papua sebagai eselon 1 dan 2 di kementerian dan lembaga.
Keempat, membangun Asrama Nusantara di seluruh kota studi mahasiswa Papua, serta menjamin keamanan mereka.
Berikutnya yang kelima, memasukkan usulan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua dalam Prolegnas 2020.
"Keenam, menerbitkan Inpres untuk pengangkatan ASN (dari) honorer di tanah Papua," lanjut Abisai yang juga ketua DPRD Kota Jayapura.
Warga Papua minta pemerintah membangun Asrama Nusantara di seluruh kota studi mahasiswa Papua serta menjamin keamanan mereka.
- Kabar Gembira untuk Honorer Menjelang Pendaftaran PPPK 2024, Alhamdulillah
- Hakim MK Nasihati Guru Honorer Penggugat Pasal 66 UU ASN
- Endin: Honorer Masuk Database BKN Tinggal Menunggu Waktu
- Pendaftaran PPPK 2024: Honorer Gugat UU ASN ke MK, Dampaknya Sudah Nyata
- Nasib 2,3 Juta Tenaga Honorer termasuk Guru Terancam, Pasal 66 UU ASN Digugat ke MK
- Dunia Hari Ini: Baku Tembak di Papua Menewaskan Puluhan Jiwa