Turun Gunung, Pastikan Program untuk Daerah tak Disunat

BANDUNG - Masih maraknya praktik sunat-menyunat atas turunnya dana program pemerintah untuk pembangunan daerah oleh beberapa oknum membuat beberapa politisi di DPR geram. Salah satunya dalah kader Partai Demokrat Roestanto Wahidi. Anggota Komisi V DPR itu pun meminta agar masyarakat melaporkan jika ada pihak-pihak yang meminta jatah atas program pemerintah di daerah.

"Saya selalu bilang kepada warga yang sudah mendapatkan bantuan itu murni tidak ada potongan. Apalagi kalau ada program pemerintah yang sudah turun lalu diklaim minta bagian segera laporkan. Karena tidak ada wewenangnya mereka memintah jatah," kata Roestanto saat menemui masyarakat di Desa Citapen Roestanto

Menurut Roestanto, dirinya pernah mendapat informasi masih maraknya permintaan jatah oleh oknum atas program pemerintah yang tengah berjalan di daerah. Misalnya program Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) dan Percepatan Pembangunan Infrastruk Dedesaan (PPIP).

Namun dia bersyukur selama menjadi anggota DPR, Roestanto mengaku tidak pernah ada oknum yang berani meminta jatah di daerah pemilihannya. "Belum pernah ada terjadi di dapil saya," kata politisi dapil Kabupaten Bandung dan Bandung Barat itu.