Turun ke Dapil, Misbakhun Banggakan Dana Desa Program Jokowi
jpnn.com, PASURUAN - Anggota DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan, Program Dana Desa (DD) telah terbukti manfaatnya. Legislator di Komisi XI DPR itu pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal Dana Desa (DD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama demi konstituennya di Pasuruan dan Probolinggo, Jawa Timur.
"Tugas saya bagaimana agar alokasi Dana Desa ini bisa meningkat di dapil (daerah pemilihan, red) Pasuruan dan Probolinggo. Tidak hanya itu, DAU dan DAK juga," kata Misbakhun saat berbicara dalam kegiatan Diseminasi Rasa Desa bertajuk Padat Karya Tunai untuk Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti, Kabupaten Pasuruan, Rabu (21/02).
Misbakhun menjelaskan, program padat karya tunai merupakan skema baru dalam pengalokasian dana desa secara swakelola. Dengan demikian, warga desa bisa terlibat aktif sebagai pekerja dalam beberapa proyek desa dan mendapatkan upah.
“Jadi warga tidak hanya memperoleh penghasilan tambahan, tapi juga bisa menikmati infrastruktur hasil padat karya yang dibiayai dari dana desa," tandasnya.
Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun dalam kegiatan Diseminasi Rasa Desa bertajuk Padat Karya Tunai untuk Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera di Kabupaten Pasuruan.
Politikus yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Joko Widodo itu menambahkan, alokasi dana desa terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari Rp 20,67 triliun pada 2016, menjadi Rp 47 triliun pada 2016.
Pada 2017, alokasi dana desa sebesar Rp 60 triliun. Sementara dana desa pada 2018 dipatok Rp 61 triliun.
Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun menyatakan, Program Dana Desa di era Presiden Jokowi benar-benar dirasakan manfaatnya leh masyarakat.
- Soal PPN 12 Persen, Saleh PAN: Jangan Saling Menyalahkan
- Banggar DPR RI Minta Pemerintah Menyiapkan 9 Langkah Setelah PPN 12 Persen Berlaku
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Dipercaya Menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis
- Mendes Yandri: Dana Desa Boleh Dipakai untuk Kondisi Darurat
- PPN 12 Persen, Arus Bawah Prabowo Punya Pandangan Seperti Ini
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo