Tutup Akses Suap ke Hakim dan Panitera MK

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih, Arief Hidayat berupaya meyakinkan masyarakat terhadap kinerja delapan hakim MK yang tersisa usai penangkapan Mantan Ketua MK, Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dikatakan Arief, secara pribadi dirinya mengaku prihatin dengan kasus yang menimpa Akil Mochtar. Namun dia menekankan tidak semua hakim di MK melakukan perbuatan tercela seperti itu.
"Kalau ini kan tidak semua hakim yang melakukan perbuatan tercela. Kita berdelapan mempunyai tugas yang sangat berat tantangannya karena kita pelajari persepsi masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi konteks sekarang ini di bawah titik nadir," kata Arief Hidayat usai terpilih jadi Wakil Ketua, Jumat (1/11) di Gedung MK.
Dalam satu bulan ke depan, meskipun Ketua MK belum definitif, dia bersama hakim konstitusi lainnya akan menjunjung tinggi musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan atas perkara yang ditangani. Hal itu menurutnya sudah menjadi bagian dari introspeksi hakim MK ke arah perbaikan.
"Kita juga melakukan upaya dengan seluruh panitera dan pendukung sekretariat jenderal, agar ke depan berhati-hati dan menutup akses untuk siapapun di luar MK, sehingga upaya-upaya untuk mendekati hakim maupun panitera tersaring," jelasnya.(Fat/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih, Arief Hidayat berupaya meyakinkan masyarakat terhadap kinerja delapan hakim MK yang tersisa usai
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kasus Pembunuhan Kesya, Wakil Ketua MPR RI Terima Keluarga Korban & Tindaklanjuti ke Pimpinan TNI AL
- ASN Pemkab Karawang Masuk Kerja Lebih Siang Selama Ramadan
- Seorang Wisatawan asal Bogor Hilang Terseret Ombak di Pantai Carita
- Pemkab Jembrana Merger Dinas untuk Efisiensi Anggaran Maupun Kinerja
- Satgas Cartenz Masih Selidiki Kasus Rumah Terbakar di Pruleme
- Honorer Bisa Tenang, Pemda Janji Tak Ada PHK, Kesejahteraan PPPK Paruh Waktu Dijamin