Tutup Dolly, Pemprov Back Up Pemkot

jpnn.com - SURABAYA– Pemprov Jatim akhirnya angkat bicara soal ketegangan yang meningkat seputar penutupan prostitusi Dolly. Wagub Jatim Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Pemprov Jatim berada di belakang Pemkot Surabaya. Artinya, pemprov mem-back up sepenuhnya langkah-langkah penutupan tersebut.

’’Saya kira, ini sudah menjadi keputusan pemerintah. Bagi yang tidak setuju, atau yang mata pencahariannya terganggu, silakan inventarisasi data. Pemerintah tentu akan mendengar dan mencarikan solusi,’’ ujar orang nomor dua di jajaran pemerintahan Jawa Timur itu.

Saifullah juga mengimbau warga yang menentang atau orang-orang yang merasa ekonominya terganggu tidak turun ke jalan. Mereka diharapkan membuat skema pemberdayaan ekonomi yang diinginkan. ’’Daripada bentrok di jalan, kanmereka mending membawa skema, menuntut pemerintah berdialog, dan menunjukkan skema yang diinginkan,’’ katanya.

Menurut dia, bila skema yang diminta adalah penundaan penutupan, itu berat. ’’Sebab, prostitusi bukan industri atau jenis pekerjaan yang baik. Penutupan lokalisasi ini justru dimaksudkan untuk membawa kemaslahatan semua,’’ tuturnya.

Saifullah menjelaskan, yang dimaksud skema adalah proposal untuk usaha riil sebagai pengganti usaha esek-esek. ’’Jadi, misalnya ada yang ingin berusaha, tapi tidak punya akses modal maupun pasar, tentu pemerintah akan mencarikan,’’ tegas pejabat kelahiran Pasuruan tersebut.

Mantan menteri pembangunan daerah tertinggal (PDT) itu menuturkan, yang menjadi ujung tombak adalah Pemkot Surabaya. ’’Kabarnya sih, bekas lokalisasi Dolly mau jadi sentra UKM. Hasil kerajinannya adalah bikinan bekas PSK atau warga setempat. Tapi, apa pun itu, yang jelas kami mendukung sepenuhnya,’’ paparnya.

Selain itu, Saifullah menyatakan telah meminta pemerintah daerah lainnya melakukan pelayanan, pemberdayaan, dan pengawasan terhadap bekas PSK Dolly yang kini menyebar di seluruh wilayah Jatim tersebut. ’’Terutama bagi sekitar 200 PSK yang teridentifikasi sudah mengidap HIV/AIDS,’’ jelasnya.

Menurut dia, dengan pengawasan yang ketat, ekses-ekses persebaran prostitusi maupun HIV/AIDS yang tidak terkontrol bisa diminimalisasi. Selain itu, pola yang sama nanti diterapkan ketika pemkot/pemkab lain berniat menutup prostitusi di wilayahnya.