Tutup Mata atas Aduan Ribka Tjiptaning, Sejumlah Komisioner KPU Jabar Diperingatkan DKPP

DKPP berpendapat pencermatan yang dilakukan KPU Kabupaten Sukabumi, sama sekali tidak mewakili akurasi yang dipermasalahkan.

"Dengan demikian yang dilakukan pencermatan tidak dapat mewakili akurasi kebenaran hasil perolehan suara yang dipermasalahkan," kata putusan tersebut.

Selain itu, metode penyandingan data dengan penyandingan oleh KPU Kabupaten Sukabumi juga dinilai tidak akurat. Pasalnya, dalam proses pencermatan ulang di Kecamatan Cikidang untuk seluruh TPS ditemukan adanya perbedaan perolehan suara antara C hasil dan D hasil Kecamatan.

"Yakni 284 suara Partai Gerindra bergeser ke calon nomor 2 atas nama Satrio Dimas Adityo dan 499 suara PAN bergeser ke calon nomor 1 atas nama Desy Ratnasari dikuatkan pula dengan fakta persidangan," ujar Tio.

Selain tidak sesuai dengan objek yang disengketa kubu Ribka, DKPP juga menilai upaya penyandingan data oleh KPU Kabupaten Sukabumi lewat metode sampling tidak dibenarkan secara etika.

"DKPP menilai tindakan teradu I sampai dengan teradu V menggunakan cara sampling dalam melakukan tindak lanjut keberatan saksi PDIP tidak dibenarkan menurut etika," tegasnya.

Adapun para teradu itu yakni, Kasmin Belle, Budi Ardiansyah, Abdullah Ahmad Mulya Syafe’i, Rudini dan Samingun (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sukabumi) selaku teradu I sampai V.

Atas perbuatannya, mereka dijatuhi sanksi peringatan oleh DKPP. Tak hanya komisioner KPU Kabupaten Sukabumi, DKPP juga memberikan sanski peringatan kepada komisioner KPU Jawa Barat.