TV Jaringan Dukung Demokratisasi, Tapi Bebani Swasta

JAKARTA - Konsep televisi berjaringan mendapat tanggapan yang positif. Adanya sistem ini, dipandang mendukung demokratisasi penyiaran di Indonesia. Namun begitu, dianggap masih terdapat kelemahan dalam sistem tersebut.

Pengurus Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, Uni Lubis, dalam diskusi terbuka "Sewindu UU Penyiaran", Rabu (17/2), di Jakarta, mengatakan bahwa konsep stasiun berjaringan ini dalam pelaksanaannya membebani industri televisi swasta. "Dulu televisi swasta semua lokal. Lalu ada aturan yang mengharuskan siaran nasional. Setelah dibangun siaran nasional, lalu muncul UU Penyiaran yang melarang siaran nasional," katanya.

Namun, menurut Uni Lubis pula, televisi swasta sebenarnya tidak kesulitan dalam mengembangkan konten siaran lokal. Uni justru mempertanyakan cakupan muatan lokal yang sampai saat ini belum selesai dibuat oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Menanggapi hal ini, Komisioner Komite Penyiaran Indonesia (KPI) Bimo Nugroho menyatakan, telah diatur khusus regulasi untuk hal tersebut. "KPI telah merampungkan kriteria tentang muatan lokal tersebut pada akhir 2009," jelasnya, dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Maksi (Masyarakat Komunikasi dan Informasi) itu.