TV Siarkan Quick Count Ngawur Rentan Ditinggal Publik

jpnn.com - JAKARTA - Sebagai salah satu alat kontrol di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, media massa, khususnya televisi diminta lebih cerdas dan bijak dalam menyiarkan hasil hitung cepat (quick count) Pilpres 2014.
Sebab, kalau hal tersebut tak terpenuhi, akan memunculkan ketidakpercayaan masyarakat kepada televisi tersebut.
"Taruhannya adalah trust (kepercayaan). Jika pengelola televisi tidak mampu menjaga ini, maka jangan harapkan masyarakat akan bersimpati. Malah sangat mungkin televisi itu tak akan ditonton oleh masyarakat,” kata Prof Dr Erman Anom, pengamat media dan komunikasi politik dari Erich Institute di Jakarta, Kamis (10/7).
Dia mengatakan hal itu sebagai respons atas adanya dugaan salah satu tv swasta, yang menyiarkan hasil hitung cepat pilpres, bekerja sama dengan lembaga survei, namun data yang diperoleh bertolak-belakang dengan lembaga-lembaga lain.
Menurut Anom, siaran penghitungan suara itu semakin berbahaya jika dijadikan acuan mutlak bagi capres dan pendukungnya, sebab akan memunculkan konflik horisontal.
Dia mengatakan, tiga lembaga survei yang dipakai tv swasta yang dimaksud, juga tidak kredibel.
"Asosiasi lembaga survei perlu memberikan sanksi, sebab motif lembaga survei tersebut bukan untuk memberikan informasi bagi kepentingan publik, tapi lebih ditujukan untuk kepentingan salah satu pasangan capres. Televisi yang menyiarkannya pun ikut menjadi salah,” kata Anom.
Guru Besar Statistika dari IPB Asep Saefudin, ikut memberikan analisanya. Menurut Asep, sangatlah aneh kalau ada lembaga survei yang menyajikan perolehan suara pilpres jauh berbeda dengan lembaga-lembaga sejenis, sementara objeknya sama.
JAKARTA - Sebagai salah satu alat kontrol di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, media massa, khususnya televisi diminta lebih cerdas dan bijak
- Guru Vokalis Band Sukatani Dipecat, P2G Marah Besar
- Peduli Kesehatan Mental Pelaut, PIS Gandeng Federasi Internasional
- Lari jadi Tren di Masyarakat, Waka MPR: Harus Didukung Upaya Wujudkan Udara Bersih
- Pemprov Jateng Berkomitmen Berikan Tali Asih Bagi Anak-anak Penghafal Al-Qur'an 30 Juz
- Honorarium Honorer di Bawah Rp 500 Ribu, Gaji PPPK Paruh Waktu Piro?
- Nakhodai IKA PMII, Fathan Subchi Siap Wujudkan Indonesia Emas 2045