TWK Pegawai KPK untuk Selamatkan Harun Masiku? Petrus: Itu Tudingan Ngawur
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat hukum Petrus Selestinus menanggapi adanya tudingan yang menyebut tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK bertujuan untuk menyelamatkan Harun Masiku yang berstatus buronan perkara korupsi.
"Itu tudingan ngawur. Tidak masuk akal hanya untuk mengamankan Harun Masiku sebuah sistem dilahirkan. Itu tuduhan orang-orang sakit jiwa," ucap Petrus dalam keterangan pers diterima di Jakarta Senin (7/6).
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) itu menilai TWK di lembaga antirasuah itu merupakan perintah Undang-Undang.
Masyarakat juga harus memahami untuk menjadi ASN harus berprinsip pada nilai dasar, kode etik, kode perilaku, integritas moral, taat pada UUD NRI Tahun 1945 dan pemerintahan yang sah.
Petrus menegaskan bahwa ASN harus setia pada Pancasila dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Bla ada yang setuju Pancasila diganti, katanya, itu sama dengan seideologi dengan HTI atau PKI sebagai ormas dan partai terlarang.
"Ini kesalahan besar calon pegawai KPK memahami nilai dasar yang dituntut dalam UU ASN," ucap Petrus.
Dia menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu turun tangan terkait polemik TWK sepanjang pelaksanaan alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak melanggar hukum.
Petrus Selestinus merespons isu yang mengaitkan TWK pegawai KPK untuk menyelamatkan Harun Masiku.
- Temuan Perludem: Ribuan Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Serentak 2024
- ASN Kota Bogor Diingatkan Jaga Netralitas Menjelang Pilkada
- 3 Pejabat di Banggai Diduga Langgar Aturan Netralitas ASN, Gakkumdu Ancam Jemput Paksa
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Putusan MK jadi Kekuatan Bawaslu Awasi ASN, TNI, Polri, hingga Kades yang Tak Netral