Uang 3 Koper dan 3 Ransel, Tangan 6 Petugas KPK Tak Mampu Menggenggamnya

Bahkan Sekjen Kemensos Hartono Laras menyebut per 6 Desember 2020, jumlah anggaran perlindungan sosial di Kemensos yang sudah terealisasi adalah sebesar 98 persen.
Program bansos yang diminta jatah fee Rp10 ribu per paket adalah bantuan khusus, yaitu program bantuan sosial sembako Jabodetabek bagi 1,9 juta keluarga penerima.
Pada April-Juni besaran bansos yang diberikan adalah Rp600 ribu per keluarga per bulan, tapi mulai Juli-Desember nilainya Rp300 ribu per keluarga per bulan.
Isi bansos yang dibungkus dengan kantong bertulis "Bantuan Presiden RI bersama lawan COVID-19" itu antara lain adalah beras, minyak goreng, sarden, kornet, sambal, kecap, mi instan, susu UHT, teh, dan sabun mandi.
Distribusi bansos itu sendiri tidak selalu lancar. Buktinya KPK menerima total 1.074 aduan hingga 4 September 2020 terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) yang disampaikan melalui aplikasi JAGA Bansos.
"Dari JAGA Bansos sampai 4 September ada 1.074 keluhan terkait bansos, hampir 500 aduan adalah karena tidak menerima bansos meski sudah mendaftar dan dengan keluhan paling tinggi dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar seusai berkoordinasi dengan Mensos Juliari Batubara di Gedung KPK pada Rabu (9/9).
JAGA Bansos yang diluncurkan pada 29 Mei 2020 merupakan fitur tambahan dalam platform pencegahan korupsi JAGA yang diinisiasi KPK untuk menampung keluhan masyarakat terkait penyimpangan atau penyalahgunaan penyaluran bansos.
Atas keluhan itu, KPK sudah menyalurkannya kepada Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan masing-masing pemerintah daerah.
Kasus dugaan korupsi yang menyeret Mansos Juliari Batubara menyedot perhatian luas masyarakat.
- Jaksa KPK Tuding Mbak Ita Potong Hak ASN Pemkot Semarang
- Mbak Ita bersama Suami Didakwa Terima Suap Rp 9,29 Miliar dari Proyek & Insentif ASN
- Melahirkan Ahli Keuangan Investigator Jadi Strategi IAPI Menjaga Kepercayaan Publik
- Transaksi Dana Dugaan Korupsi 2024 Capai Rp 984 T, Sahroni: Lacak dan Sita!
- Pakar Nilai Penegak Hukum Korup Harus Dihukum Berat
- KPK Periksa Satori Terkait Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia