Uang Beredar di Pilkada 2010 Capai Rp14 T

Abdullah Dahlan menambahkan, selain banyaknya politik uang dan penggunaan uang yang tak transparan, pemilukada 2010 juga sarat dengan mobilisasi PNS. Selain itu, terpilihnya sejumlah tersangka korupsi menjadi kepala daerah menjadi indikator kegagalan transisi kepemimpinan lokal. "Fenomena keluarga koruptor yang terpilih dalam Pilkada juga memberikan catatan munculnya kolonialisme local baru. Pilkada masih memberikan ruang untuk koruptor, istri koruptor dan anak koruptor," bebernya.

ICW melakukan pemantauan pemilukada dari 1 Januari 2010 – 10 Agustus 2010. Hingga Bulan Agustus 2010 telah tercatat 174 daerah yang telah melaksanakan Pilkada. Disebutkan, tercatat ada 130 sengketa yang ditangani Mahkamah Konstitusi.

Terpisah, pengamat politik lokal Sanggam Hutapea, mengatakan, banyaknya kepala daerah dan mantan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, bakal meningkatkan angka golongan putih (golput).  Pasalnya, rakyat sudah bisa menilai bahwa pemilukada langsung  bukan jadi jaminan  melahirkan pemimpin  yang baik.

"Rakyat jadi Golput,  dan  sudah  tidak mau ikut lagi memproduksi para koruptor dengan memberikan hak pilihnya dalam Pemilukada, " ujar alumni program pascasarjana UGM itu. Dia mengatakan,  banyaknya kepala daerah yang  menjadi tersangka korupsi disebabkan besarnya biaya yang dikeluarkan saat pencalonan. Dia memperkirakan, setiap calon bupati/walikot harus memiliki dana minimun Rp5 miliar sampai Rp20 miliar dan untuk gubernur bisa mencapai  ratusan miliar. (sam/jpnn)