Uang Darah
Oleh: Dhimam Abror Djuraid
Jamak diketahui bahwa Papua—ketika itu bernama Irian Jaya—menjadi wilayah operasi militer Orde Baru karena munculnya gerakan-gerakan separatis, terutama Gerakan Papua Merdeka.
Kelompok ini sangat aktif melakukan perlawanan, baik melalui gerilya dan serangan sporadis terhadap pos-pos pertahanan, maupun perjuangan diplomasi di luar negeri.
Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969 menandai sejarah baru di Irian Barat yang ketika itu disebut sebagai Papua Barat atau West Papua.
Referendum dilakukan untuk menentukan apakah Irian Barat bersedia bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka sebagai negara sendiri.
Pepera ini menjadi proyek politik besar bagi pemerintah Orde Baru di bawah Soeharto yang baru disahkan oleh MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) pada 1967.
Soeharto sedang melakukan politik banting setir dari era Orde Lama di bawah Soekarno yang cenderung anti-Barat.
Soeharto membawa Indonesia merapat ke Barat untuk mendapatkan bantuan keuangan untuk menata ekonomi yang ambruk semasa Soekarno.
Pepera yang seharusnya bebas ternyata banyak diwarnai oleh kecurangan dengan keterlibatan militer Indonesia di dalamnya.
Mahfud MD menegaskan bahwa tindakan terhadap Enembe tidak berhubungan dengan politik.
- KPK Geledah Rumah Sekjen PDIP
- Korupsi Jalan Tol, Dirut Hutama Karya Budi Harto Mangkir dari Panggilan KPK
- Aliansi Pemuda Minta Kasus Harun Masiku-Hasto Diusut Tuntas
- Usut Kasus Korupsi Investasi, KPK Panggil eks Dirut PT Taspen Iqbal Lantaro
- Kasus Korupsi Lahan, KPK Panggil Dirut Hutama Karya Budi Harto
- KPK Bakal Panggil Ulang Sekjen PDIP