Uang Freeport Untuk Pihak Keamanan Harus Diusut

JAKARTA--Desakan dari DPR RI, untuk mengusut kasus dana dari PT Freeport kepada Polri terus berdatangan. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB. Hasanudin, menilai bahwa tidak sepantasnya aparat keamanan menerima dana dalam jumlah besar tersebut.

Karena, kata dia, aparat keamanan dalam melaksanakan tugas sudah dibiayai oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dia mengaku mendapat informasi yang melakukan pengamanan pada kasus Freeport di Papua, dari TNI sekitar 150 orang dan Polri 550 orang.

"Artinya ada 700 anggota untuk pengamanan Freeport. Saya mendapatkan informasi satu orang menerima Rp1.250.000 perbulan. Jadi, satu bulan (totalnya) kurang dari Rp1 miliar. Dan setahun, itu kurang lebih Rp12 miliar. Paling banyak untuk nambah BBM dan sebagainya, itu mungkin setahun (total) Rp15 miliar," kata Hasanudin, di Jakarta, kepada pers, Selasa (1/11).

Dia memaklumi dengan apa yang diterima oleh aparat kemanan dari Freeport, karena masih dalam batas kewajaran. Sesungguhnya, lanjut dia, setiap prajurit yang bertugas sudah mendapatkan uang makan seperti lauk pauk melalui masing-masing institusi seperti Mabes TNI dan Polri.