Uang Freeport Untuk Pihak Keamanan Harus Diusut

Menurut dia, kalau dulu masih TNI yang jaga biasanya diserahkan ke Pangdam. Nah sekarang, katanya, yang menjaga adalah polisi dan TNI hanya membantu saja. "Biasa diberikan kepada Kapolda. Cek Kapoldanya.  Kapoda harus jujur  uang yang berlimpah itu kemana?," kata Hasanudin.

Untuk urusan Polri, itu merupakan ranahnya Komisi III DPR. Tapi, tegas dia Komisi I akan bertanya kepada Panglima TNI. Kata Hasanudin, Panglima TNI tidak tahu. "Apa ada uang bawah tangan ke Pangdam, kita tanya seberapa besar dan dipakai untuk apa. Kalau (ada) menurut aturan perundang-undangan tidak boleh," katanya.

"Negara memutuskan kalau sebuah perusahaan harus dijaga demi kepentingan penghasilan negara harus dijaga. Dan aparat itu sudah mendapat duit dari negara," katanya.

Menurut dia, aliran uang itu harus diusut tuntas. "Karena kami tahu persis, duit diterima prajurit sedikit, tapi pemimpinnya menerima besar. Kok duduk jauh-jauh disana dapat besar, kok kami disini berlumpur dapat kecil? Ini menimbulkan kecemburuan TNI dan Polri," katanya.