UAS Masih Alami Penolakan, Semoga Wapres Ma'ruf Segera Turun Tangan

jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera meminta Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengambil peran sebagai stabilisator pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kapitra menyampaikan permintaan itu untuk merespons penolakan atas dakwah Ustaz Abdul Somad (UAS). Terakhir, dai kondang asal Riau itu menjadi polemik karena dakwahnya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya pikir keberadaan Kiai Ma'ruf justru sebagai stabilisator, dinamisator. Kiai Ma'ruf harus ambil dong (peran sebagai stabilisator, red), menetralisasi,” ujar Kapitra kepada jpnn.com, Jumat (22/11).

Politikus berlatar advokat itu mengatakan, saat Jusuf Kalla menjabat Wakil Presiden RI 2014-2019, UAS justru bisa sarapan di rumah tokoh yang beken dengan panggilan JK tersebut. “UAS dulu makan pagi di rumah JK. Sekarang Angkatan Darat malah mengundang UAS," kata Kapitra.

Sebelumnya Badan Amal Islam KPK (BAIK) mengundang UAS berceramah untuk kajian usai salat Zuhur. Namun, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut langkah BAIK mengundang UAS tanpa seizin pimpinan di lembaga antirasuah itu.

Pimpinan KPK juga sempat mengingatkan BAIK untuk membatalkan ceramah UAS. Alasannya adalah kontroversi mengenai pendakwah lulusan Universitas Al Azhar Kairo, Mesir itu.

Menurut Kapitra, masih adanya perlakuan seperti itu kepada sejumlah ulama menandakan negara mengalami situasi yang tidak normal, bahkan cenderung mengarah pada islamofobia. Oleh karena itu Kapitra mengharapkan Kiai Ma’ruf turun tangan.

“Bibit perpecahan bangsa ini sudah kelihatan, jadi jangan ditambah lagi dengan hal seperti itu. Negara ini kan perlu stabilitas politik, tetapi jangan negara sendiri yang bikin instabilitas. Mencurigai semua orang, menuduh orang radikal. Itu sangat subjektif dan tidak adil," katanya.(fat/jpnn)