Ubah Sistem Pengadaan Barang dan Jasa untuk Cegah Korupsi

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima penghargaan sebagai salah satu kementerian/lembaga dengan tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) terbaik 2017.

Komisioner KPK Laode M. Syarif menyerahkan penghargaan itu kepada Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (12/12).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya mendukung penuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), terutama di Kementerian PUPR.

Karena itu, Kementerian PUPR menyiapkan langkah konkret untuk mekanisme pengadaan barang dan jasa sebagai langkah pencegahan tindak pidana korupsi.

“Saya mengubah mekanismenya untuk pengadaan barang dan jasa. Kemudian, kami juga melatih sumber daya manusianya. Terpenting adalah sistemnya," ungkap Basuki.

Berdasarkan kajian yang dilakukan KPK, penyelewangan yang terjadi di kementerian/lembaga berkaitan kepada dua hal, yaitu pengadaan barang dan jasa serta perizinan.

Kementerian PUPR berusaha terus memperbaiki sistem pengadaan barang dan JASA (PBJ) dengan memperkuat sistem dengan payung hukum keputusan menteri (Kepmen).

Karena itu, akan dilakukan revisi Kepmen PUPR No. 914 tahun 2017 tentang Penetapan ULP di Kementerian PUPR.