Ubaid: Banyak Orang Tua Murid Alami Kesulitan Ekonomi, PPDB Ditunda Saja
jpnn.com, JAKARTA - Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang menetapkan tahun ajaran baru pada pertengahan Juli 2020 dikritik Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).
Menurut Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI, pendaftaran peserta didik baru (PPDB) kali ini terlalu dipaksakan karena hanya untuk mengikuti kalender pendidikan.
"Kenapa harus dipaksakan tahun ajaran baru dimulai bulan depan, tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi yang mendera masyarakat Indonesia, khususnya rakyat kecil. Untuk makan saja, mereka tak tercukupi, apa lagi untuk bayar pendaftaran sekolah, uang gedung, dan juga kuota internet untuk mengawal proses PPDB. Ini sungguh kami menilai sebagai kebijakan yang tidak manusiawi," beber Ubaid dalam pesan elektroniknya pada Senin (8/6).
Dia menyebutkan, di kala pandemi ini, JPPI mendapat banjir pengaduan dari masyarakat terkait rencana pemerintah untuk membuka kembali sekolah. Juga soal memaksakan PPDB dan tahun ajaran baru bulan Juli 2020.
Dari semua pengaduan yang terkumpul, hanya ada 24% yang setuju dengan PPDB dan tahun ajaran baru pada Juli 2020.
Sisanya, sebanyak 59% setuju diundur sampai situasi pandemi berakhir, dan sejumlah 17% yang setuju diundur pada Januari 2021.
"Ini menunjukkan masyarakat memang masih belum siap untuk menghadapi tahun ajaran baru," ucapnya.
Ubaid mengungkapkan, ada beberapa alasan orang tua tidak setuju PPDB di bulan ini dan mereka juga menolak kalender pendidikan akan dimulai Juli 2020.
Hanya ada 24 persen orang tua yang setuju dengan PPDB dan tahun ajaran baru pada Juli 2020.
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti Ungkap Kebijakan PPDB, Tetap Sistem Zonasi?
- Gibran Bercerita tentang Suratnya yang Tidak Direspons Menteri
- AHF Indonesia Dorong Peran Asia dalam WHO Pandemic Agreement
- Simak Pendapat 3 Cawagub Jakarta soal Sistem Zonasi PPDB
- Aktivis Pendidikan di Bandung Diduga Lakukan Pungli PPDB SMA 2024
- DPR Apresiasi Kinerja PPDB dan Merdeka Belajar di Jateng