JPNN.com 
Ubaid: Pak Anies Baswedan, Buka Telingamu, Dengarkan Orang Tua Murid
jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji ikut mengkritisi kebijakan pendaftaran peserta didik baru atau PPDB DKI Jakarta.
Menurut dia, kisruh yang terjadi di DKI akibat dari kebijakan zonasi yang setengah hati.
Dalam Permendikbud No 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, zonasi hanya 50 persen.
Di DKI malah dikurangi lagi jadi 40 persen.
"Jangan heran PPDB DKI bermasalah. Karena sejak awal bertentangan dengan Permendikbud," kata Ubaid kepada JPNN.com, Sabtu (27/6).
Ironisnya, lanjut Ubaid, kebijakan zonasi ini juga tidak mempertimbangkan jumlah anak dengan ketersediaan sekolah.
Alhasil banyak anak dari keluarga ekonomi lemah tidak bisa masuk sekolah negeri.
Untuk masuk sekolah swasta, biaya terlalu mahal apalagi di masa pandemi COVID-19.
Ubaid menilai PPDB Jakarta bermasalah, karena sejak awal bertentangan dengan Permendikbud.
- PPDB Diganti SPMB, Mendikdasmen Mengeklaim Ada Hal Baru
- 4 Jalur Sistem Baru PPDB, Prestasi Non-akademik Ditambah
- Sistem Baru PPDB Tanpa Kata Zonasi, Masyarakat Bakal Senang
- Tak Ada Kata Zonasi Lagi dalam Sistem PPDB, Misterius
- Lestari Moerdijat Berharap Skema Baru yang Disiapkan Pemerintah Atasi Masalah PPDB
- Sampit Bantul
