UE Berniat Perpanjang Sanksi Burma

jpnn.com - LUKSEMBURG - Negara-negara Uni Eropa (UE) berencana untuk memperpanjang masa sanksi terhadap Burma. Seperti dikutip BBC, UE juga sekaligus berencana memperbaharui himbauan kepada rezim militer negeri itu untuk melepaskan para tahanan politik, termasuk tokoh terkenal Aung San Suu Kyi.

Sebagaimana disampaikan oleh beberapa orang pejabat pemerintahan, rencana itu mencuat dalam pertemuan negara-negara UE di Luksemburg, awal pekan ini. Namun sementara itu, dikabarkan dalam pertemuan yang diwakili para menteri luar negeri itu, UE juga bersiap untuk membuka peluang pembicaraan tingkat tinggi dengan penguasa militer Burma.

Sementara, agenda lain dalam pertemuan itu sendiri adalah beberapa isu sosial di sekitar kawasan, serta urusan keorganisasian. Termasuk di antaranya adalah krisis politik di Moldova, serta pembicaraan keanggotaan Kroasia yang masih tertunda.

Sanksi yang diberlakukan UE terhadap Burma sendiri, sejauh ini telah berjalan selama tiga tahun. Antara lain yang termasuk dalam sanksi tersebut adalah larangan masuk terhadap pejabat pemerintahan Burma, embargo senjata, serta pembekuan aset negara Burma di Eropa.

Sanksi-sanksi tersebut khususnya mulai diberlakukan sejak 2007 lalu, pasca tindakan represif pemerintah militer Burma terhadap aksi protes para biarawan Budha. Sanksi awal yang diberlakukan saat itu termasuk embargo ekspor kayu, logam dan batu mulia dari negeri tersebut.

Kini, para menteri luar negeri Eropa tersebut bersiap untuk memperpanjang lagi pemberlakuan sanksi-sanksi itu selama setidaknya satu tahun, sekaligus menggencarkan himbauan pembebasan sekitar 2000-an orang tahanan politik Burma. Namun sementara itu, para diplomat Eropa ini juga menaruh harapan dengan rencana pemilihan umum yang bakal berlangsung di Burma tahun depan. (ito/JPNN)