Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Panglima TNI, Komisi I DPR Mendalami Persoalan Ini
jpnn.com - JAKARTA - Komisi I DPR akan menggelar uji kepatutan dan kelayanan calon Panglima TNI, yakni Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Agus Subiyanto, Senin (13/11).
Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan dalam uji kepatutan dan kelayakan itu, pihaknya akan mendalami perihal kesiapan menghadapi Pemilu 2024 hingga persoalan Papua.
“Paling pertama adalah itu tadi, bagaimana kesiapan dalam menghadapi pemilu, dan tentu prioritas utama penanganan masalah di Papua, masalah keamanan di Papua," kata Bobby di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/11).
Terkait isu Papua, Bobby menyebut pihaknya akan menekankan perihal pemenuhan formasi keamanan dan pertahanan dengan empat daerah otonom baru (DOB) yang baru saja dimekarkan, yaitu Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.
"Kalau dahulu, kan, ada Kodam (Komando Daerah Militer), Kodam itu membawahi berapa. Nah, ini kan sekarang apakah Kodam itu akan dibentuk Kodim (Komando Distrik Militer), Kodim baru atau bagaimana formasinya?" ujarnya.
Sebab, kata dia, wilayah administrasi baru tentu memerlukan organisasi militer yang dapat menaungi kebutuhan di daerah tersebut.
"Dengan adanya provinsi-provinsi yang baru, nah, itu bagaimana pemenuhan formasi keamanan dan pertahanan di sana," tuturnya.
Dia menyebut setelah uji kepatutan dan kelayakan diikuti oleh calon Panglima TNI, maka Komisi I DPR akan langsung melakukan rapat internal untuk memutuskan hasil.
Komisi I DPR akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI. Beberapa isu strategis akan didalami, seperti persoalan Pemilu 2024 dan Papua.
- Kronologi Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Hilang sebelum TNI-Polri Tembak Mati Komandan KKB
- Arus Mudik Nataru, KM Labobar Angkut 20 Ribu Penumpang di Papua
- Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Hilang, TNI Kerahkan Pasukan
- Tim Gabungan Siap Amankan 335 Gereja saat Perayaan Natal di Bali
- Tolak Program PSN Baru, Senator Paul Finsen Mayor Minta Presiden Tinjau Ulang
- Layanan Inklusif Taspen Menjangkau Peserta hingga Wilayah Terluar