Uji Materi Pasal di UU PSDN, SETARA Institute Nilai Ada Kekeliruan Proses Legislasi

Bukan hanya soal itu, kata Hendardi, MK juga didorong bisa mengevaluasi norma-norma lain yang berpotensi memangkas hak konstitusional warga.

"Alih-alih fokus pada penguatan aparatur sipil negara sebagai komponen cadangan, UU PSDN dan peraturan turunannya mempercepat rekrutmen, melatih, dan melantik warga sipil menjadi komponen cadangan dengan segala privelese dan potensi abusif penggunaannya pada tahun-tahun politik," beber dia. (ast/jpnn)