Uji Publik Kandidat Menteri, Bambang dan Rokhimin Layak Dipilih

jpnn.com - JAKARTA - Terpilihnya Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden periode 2014-2019  memberi harapan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Sebab dua sosok pemimpin rakyat itu selama ini mengutarakan keinginannya untuk mengentaskan berbagai persoalan krusial tersebut.

Salah satu kesungguhan dari pasangan yang akan dilantik 20 Oktober 2014 mendatang untuk membangun Indonesia dibuktikan dengan akan dibuatkannya pos-pos kementerian yang mengurusi persoalan maritim, agraria, pendidikan tinggi dan riset, serta memperkuat peran kementrian dalam negeri.

Namun menurut Direktur Eksekutif IndoStrategi, Andar Nubowo, untuk menyelesaikan berbagai persoalan kebangsaan tak cukup dengan hanya membuat pos-pos baru kementerian. "Yang lebih penting ialah menempatkan orang-orang yang tepat untuk mengisi pos-pos kementerian tersebut," kata Andar di acara konferensi pers di Hotel Alia Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (03/09).

Disebutkan Andar, terdapat beberapa pos kementerian yang dianggap publik sebagai pos-pos yang strategis. Di antaranya Kementerian Maritim, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agraria, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri,  serta Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Teknologi.    

Berdasarkan riset uji publik yang dilakukan IndoStrategi, ada beberapa sosok kandidat menteri yang dianggap tepat mengisi pos-pos kementerian strategis. Figur yang disebut adalah Isran Noor (Menteri Dalam Negeri), Rizal Sukma (Menteri Luar Negeri), Suyanto (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah), Bambang Setiaji (Menteri Pendidikan tinggi dan Riset Teknologi), dan Rokhmin Dahuri (Menteri Maritim).

“Beberapa figur tersebut dianggap mampu menyelesaikan berbagai problem kebangsaan dan memenuhi keinginan rakyat. Selain itu, mereka juga diharapkan dapat memaksimalkan potensi dan modal sosial yang dimiliki bangsa ini,” kata Andar.

Riset uji publik ini melibatkan sebanyak 380 responden yang terdiri dari pakar hukum, politik, pertahanan, ekonomi, seniman, pakar budaya, stakeholder pendidikan, hingga aktivis HAM dan reformasi agraria di berbagai perguruan tinggi dan LSM di Indonesia. Penelitian dilakukan mulai tanggal 21 September - 01 Oktober 2014.  (awa/jpnn)