'Ujung Tombak KPK itu Jaksa dan Polisi'

Dia juga meminta masyarakat untuk bersikap objektif dan komprehensif dalam mengkritisi kejaksaan. Ketika ada oknum kejaksaan bermasalah, lalu semua pihak menghujat. Namun dalam waktu yang bersamaan ketika aparat kejaksaan berhasil menyelamatkan aset negara, tidak seorang pun dari warga bangsa ini yang menghargai itu. Demikian juga bagi para jaksa yang harus melaksanaan tugas-tugasnya di berbagai daerah terpencil dan di pedalaman yang minim fasilitas. "Mana ada pengamat yang mau merespon positif pengabdian mereka,".

 

Dia juga mengkritik media massa yang katanya hanya menjadikan sisi negatif Kejaksaan sebagai komoditas yang disajikan kepada publik. Bahkan dalam banyak kasus, pers telah menjustifikasi semua kaksa rusak. "Padahal justifikasi itu sama sekali tidak beralasan bahkan mengada-ada. "Ini sangat berpotensi melemahkan niat baik para jaksa yang saat ini tengah menjalani pendidikan dan meniti karir," ujar mantan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung RI ini.

 

Halius juga menilai aneh ketika terjadi penolakan masyarakat dan LSM agar unsur kejaksaan dan kepolisian tidak diberi peluang menggantikan unsur pimpinan KPK. Padahal efektifitas dan kinerja KPK dalam melaksanakan tugasnya selama ini tidak dapat dipisahkan dari kehadiran unsur kejaksaan dan kepolisian di KPK. "Konseptor dan ujung tombak KPK itu sesungguhnya berasal dari kejaksaan dan kepolisian. Sekarang terjadi krisis kepemimpinan hingga Presiden mengeluarkan Perppu untuk menjaga eksistensi KPK. Saya pikir, untuk mencari yang terbaik sebagai Plt Pimpinan KPK, masyarakat jangan melakukan tindakan diskriminasi dan apriori. Ini berbahaya," tegasnya.

Menurut Halius, yang juga salah seorang konseptor dan pengajar pertama dari para jaksa yang akan ditempatkan di KPK, salah satu faktor penyebab kenapa para Jaksa di KPK mampu bekerja secara baik antara lain karena tercukupinya kebutuhan minimal mereka hingga tidak mudah tergoda. "Jika tingkat kesejahteraan ini diberlakukan di Kejaksaan, saya optimis, kebijakan itu akan berpengaruh terhadap kinerja Kejaksaan," tegas Halius. (fas/JPNN)