Ukraina Tunjukkan Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas di Tengah Invasi Rusia

jpnn.com, JAKARTA - Ukraina tetap menunjukkan komitmen kuat untuk transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam hal pengelolaan bantuan internasional di tengah invasi Rusia.
Narasi tentang korupsi yang sering dipropagandakan oleh Rusia untuk merusak reputasi negara ini tak menyurutkan tekad Ukraina untuk terus melaksanakan reformasi yang signifikan.
Didukung oleh lembaga-lembaga internasional seperti Uni Eropa, Bank Dunia serta IMF, Ukraina telah mengambil langkah-langkah konkret dalam memberantas korupsi.
Langkah-langkah tersebut termasuk memperkuat mekanisme pengawasan dana bantuan, mengadopsi digitalisasi layanan publik untuk mengurangi potensi korupsi dan memastikan penerapan standar transparansi yang tinggi.
Anggota dewan di Kyiv Anti-Corruption Action Centre Olena Halushka menjelaskan perjuangan melawan korupsi bukan hanya untuk masa depan Ukraina, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan dunia terhadap negara di tengah masa perang.
"Kami terus berusaha memastikan bahwa setiap bantuan yang diterima dikelola secara transparan dan akuntabel, bekerja sama dengan mitra internasional untuk mencapai standar tertinggi," ungkap Olena dikutip Sabtu (25/1).
Sejak 2014, Ukraina melaksanakan desentralisasi kekuasaan yang memperkuat daya tahan komunitas lokal selama invasi Rusia. Reformasi perbankan dan pengalihan sistem pengadaan publik ke platform ProZorro menandai kemajuan signifikan.
Di sektor kesehatan, model pendanaan berbasis "uang mengikuti pasien" memberi kebebasan bagi masyarakat dalam memilih penyedia layanan serta mendorong peningkatan kualitas. Ukraina, bersama mitra internasional, juga membangun sistem anti-korupsi yang kuat.
Ukraina tetap menunjukkan komitmen kuat untuk transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam hal pengelolaan bantuan internasional di tengah invasi Rusia.
- Jaksa KPK Mengakui Delik Perkara Hasto Bukan terkait Kerugian Negara
- 5 Berita Terpopuler: Daftar 31 Dubes yang Dilantik Prabowo Wow, Ada Politikus PDIP, Apa Saran Hasan Nasbi?
- Kabar Terbaru Kasus Korupsi SPPD Fiktif DPRD Riau, Siap-siap Saja
- 15.086 Warga Binaan Muslim di Jatim Diusulkan Dapat Remisi Khusus Idulfitri
- RUU BUMN Mewujudkan Peran yang Lebih Optimal
- Ketum GPA Minta Kejagung Transparan soal Duit Sitaan Kasus Duta Palma