Ulama dan Tokoh Agama Dukung Langkah Mendagri

jpnn.com - JAKARTA--Langkah Mendagri Tjahjo Kumolo mencabut  Perda di Kabupaten Tolikara tentang Aturan Pembatasan Pembangunan Rumah Ibadah mendapat dukungan para ulama dan tokoh Islam yang tergabung dalam Komite Umat untuk Tolikara Papua (Komat Tolikara).

Pasalnya, Perda tersebut dinilai tidak sesuai dengan UUD dan bertentangan dengan hak asasi manusia dalam beribadah.

“Perda tersebut sangat bertentangan dengan UUD dan membuat suasana tidak kondusif untuk pelaksanaan toleransi dan kerukunan antar-umat beragama, khususnya di Tolikara,” tandas Bachtiar Nasir, Ketua Harian Komat Tolikara dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (23/7).

Bachtiar memaparkan, Komat Tolikara mendukung upaya pemerintah untuk menciptakan kedamaian di Tolikara pasca kerusuhan tersebut, baik dengan membangun kembali masjid yang dibakar maupun ruko-ruko yang turut terbakar dalam insiden tersebut.

Bahkan Komat Tolikara mengajak seluruh organisasi masyarakat (ormas) Islam untuk menyalurkan bantuan ‘Peduli Tolikara’ melalui lembaga resmi pemerintah, yaknis Baznas dan Laznas agar penyalurannya tepat sasaran.

“Untuk dana yang ada di Komat Tolikara akan digunakan untuk pemberdayaan dan pelatihan di sektor ekonomi bagi umat Islam maupun non Islam korban kerusuhan. Tujuannya agar mereka bisa bangkit lagi dan memulai kehidupan mereka kembali,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Rabu (22/7), Komat Peduli yang dipimpin Didin dan Bachtiar melakukan safari silaturahmi dengan menemui Menteri Agama RI Lukman Hakim Saufuddin, Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti, dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Dalam silaturahmi tersebut juga disampaikan agar pemerintah dalam hal ini Menteri Agama dan aparat keamanan mengusut tuntas insiden Tolikara dengan menangkap dan menghukum aktor intelektual dan oknum-oknum di balik insiden tersebut. (esy/jpnn)