Ulas Buku Baru Ketua MPR RI, Hamdan Zoelva: Ini Pemikiran Besar Tentang Visi Indonesia

Pembangunan nasional berkelanjutan membutuhkan aturan yang lebih tinggi dari undang-undang. Hal ini agar tidak mudah direvisi atau digagalkan oleh pergantian pemerintahan setelahnya. 

"Karenanya butuh kepastian, coba lihat saja setiap 5 tahun ada capres baru, kalimat pertama yang keluar adalah tagline perubahan," tegasnya. 

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang juga lulusan Universitas Terbuka (UT) ini meluncurkan buku 'PPHN Tanpa Amandemen'. 

Buku ini menjelaskan kebenaran ilmiah terkait konseptual PPHN sebagai payung hukum pelaksanaan pembangunan berkesinambungan dalam menghadapi revolusi industri 5.0 dan Indonesia emas 2045 hasil disertasinya di Universitas Padjadjaran (Unpad).

Ketidaksinambungan pembangunan salah satunya disebabkan dari kelemahan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Dua UU tersebut tidak mengatur kesinambungan pelaksanaan pembangunan manakala terjadi pergantian pimpinan pemerintahan. 

“Pembangunan nasional memerlukan PPHN sebagai pedoman atau arah untuk menjamin dan memastikan tetap berkelanjutan dan berkesinambungan pada setiap pergantian, baik pimpinan nasional maupun pimpinan daerah,” kata Bamsoet yang juga dosen dan lulusan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka.

Menurutnya, PPHN bisa dihadirkan tanpa perlu melaksanakan amandemen UUD 1945 yang ujung-ujung dapat memicu kegaduhan publik karena adanya banyak kepentingan. PPHN dapat dilaksanakan melalui konvensi ketatanegaraan dan mengatur beberapa undang-undang.(esy/jpnn)