Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral

jpnn.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyerukan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) hingga anggota TNI dan Polri bisa bersikap netral pada pilkada serentak 2024.

Hal demikian disampaikan Megawati melalui video yang diputar DPP PDIP di kantor parpol berkelir merah, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (20/11).

“Kepada seluruh aparatur negara, penjabat kepala daerah, TNI atau POLRI, Aparatur Sipil Negara, camat, hingga kepala desa, saya serukan sebagai rakyat juga yang punya hak yang sama untuk bersikap netral dan tidak boleh berpihak,” kata Megawati, Rabu.

Megawati mengatakan tidak boleh ada kekuatan mana pun yang bisa menghalang-halangi kebebasan rakyat memilih kandidat terbaik sebagai kepala daerah.

Megawati pun mengulas bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan terbaru sudah menekankan soal sisi netralitas ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri.

“Itulah makna Keputusan MK nomor 136/PUU-XXII/2024 melalui Revisi Pasal 188 UU Nomor 10 tahun 2016” kata putri Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu.

Dia bahkan mengatakan ada konsekuensi hukum apabila ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri tidak berlaku netral.

"Bisa dikenakan sanksi pidana," ujarnya.