Umar Arsal Sebut Pemerintah Menyandera Partai Demokrat
jpnn.com, JAKARTA - Kader Partai Demokrat Umar Arsal kembali angkat bicara soal pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) di The Hill Hotel Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (5/3/2021.
Ketua Harian DPP Partai Demokrat Bidang Politik dan Pemerintahaan ini menilai KLB tersebut ilegal.
Umar Arsal lantas menduga adanya permainan dari pemerintah. Pemerintah, kata dia, tampaknya membiarkan KLB yang menimbulkan kerumunan di tengah pandemi covid-19.
“Itu (KLB, red) jelas-jelas ilegal, sudah melanggar aturan,” tegas Umar dalam keterangan tertulis, Jumat (5/3).
Eks anggota DPR RI dari dapil Kendari, Sulawesi Tenggara ini mempertanyakan soal legalitas peserta KLB.
“Kami enggak tahu pemilik (suara, red) dan pemilihnya siapa? Seharunya pemerintah, melalui aparat hukum turun tangan,” ujar Umar.
Dia menduga aksi pembiaran dari pemerintah karena adanya sosok Moeldoko.
“Jangan-jangan ada Moeldoko (Kepala Sekertarat Presiden, red) jadi aparat hukum tutup mata,” kata Umar.
Kader Partai Demokrat Umar Arsal angkat bicara soal pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) di The Hill Hotel Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, Jumat (5/3/2021.
- Indonesia Jadi Anggota BRICS, Marwan Cik Asan: Ini Langkah Strategis!
- Menteri Rosan Sebut Tiongkok Berinvestasi Rp 120 Triliun untuk Indonesia
- Begini Sikap Pemerintah soal Putusan MK yang Batalkan Presidential Threshold
- Anggap Kenaikan PPN 12 Persen Prorakyat, Marwan Cik Asan: Ini Keputusan Tepat
- Hadiri Pembukaan Munas Dekopin, Sultan Dorong Pemerintah Perbanyak Koperasi Produksi
- Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Sekjen PDIP Merespons Pertama Kali, Ada Kata Jangan Takut