Umar Arsal Sebut Pemerintah Menyandera Partai Demokrat
jpnn.com, JAKARTA - Kader Partai Demokrat Umar Arsal kembali angkat bicara soal pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) di The Hill Hotel Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (5/3/2021.
Ketua Harian DPP Partai Demokrat Bidang Politik dan Pemerintahaan ini menilai KLB tersebut ilegal.
Umar Arsal lantas menduga adanya permainan dari pemerintah. Pemerintah, kata dia, tampaknya membiarkan KLB yang menimbulkan kerumunan di tengah pandemi covid-19.
“Itu (KLB, red) jelas-jelas ilegal, sudah melanggar aturan,” tegas Umar dalam keterangan tertulis, Jumat (5/3).
Eks anggota DPR RI dari dapil Kendari, Sulawesi Tenggara ini mempertanyakan soal legalitas peserta KLB.
“Kami enggak tahu pemilik (suara, red) dan pemilihnya siapa? Seharunya pemerintah, melalui aparat hukum turun tangan,” ujar Umar.
Dia menduga aksi pembiaran dari pemerintah karena adanya sosok Moeldoko.
“Jangan-jangan ada Moeldoko (Kepala Sekertarat Presiden, red) jadi aparat hukum tutup mata,” kata Umar.
Kader Partai Demokrat Umar Arsal angkat bicara soal pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) di The Hill Hotel Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, Jumat (5/3/2021.
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- Hinca Demokrat: Kami Mendengar, Kasus Tom Lembong Sarat Balas Dendam Politik
- PKN Membantu Pemerintah untuk Mengentaskan Masalah Stunting
- Peringati HKN 2024, Ibas Ajak Masyarakat Dukung dan Kawal Reformasi Kesehatan
- Simak, Lomba Karya Jurnalistik Bertema Wajah Hukum Pemerintahan Baru
- Eks Klien Curhat soal Survei Poltracking: Saya Rugi Besar, Data Ngaco Semua