UMK Rp875 Ribu tapi Adem
Jumat, 07 Desember 2012 – 09:30 WIB
Kalau dalam perjalanan pemberlakukan UMK ada masalah, menurutnya, DPRD siap memediasi. Termasuk pengawasan pemberlakukan UMK tahun depan.
“Jika memang ada aduan, maka kita hearing dengan dinas maupun buruh. Namun, selama ini permberlakukan UMK di Jepara sudah berjalan. Nyatanya tidak ada gejolak. kalau gak ada gejolak masak kita cari-cari,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Jepara Masunduri saat memberikan tanggapan saat sosialisasi UMK mengatakan untuk melindungi ketenagakerjaan, DPRD akan membuat Perda tentang ketenagakerjaan. Hubungan pengusaha dan buruh yang selama ini berjalan baik terus terjaga. Pengawas Tenaga Kerja pada Dinas Sosial tenaga Kerja Muktiati menjelaskan, pihaknya memberikan kesempatan waktu bagi bagi perusahaan yang tidak mampu banyar UMK utnuk mengajukan penangguhan.
Jika tidak ada pengajuan penangguhan hingga batas waktu yaitu 20 Desember, maka instansinya tidak segan-segan untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak memberlakukan UMK 2013.
JEPARA-Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jepara 2013 sebesar Rp 875 ribu per bulan dikritik oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara Yuli
BERITA TERKAIT
- KPU-Bawaslu Beri Penghargaan kepada Irjen Iqbal yang Sukses Jaga Keamanan Pilkada Riau
- Sepekan Ada 2 Kasus Bunuh Diri di Aceh, Kedua Korban Tergantung di Pohon
- Gunung Semeru Erupsi Lagi Sabtu Pagi, Tinggi Kolom Letusan 600 Meter di Atas Puncak
- Gadis Asal Tasikmalaya yang Hilang Ditemukan di Brebes, Begini Ceritanya
- Bea Cukai Malang Menggagalkan Pengiriman 414.920 Batang Rokok Ilegal
- Puskesmas Jomin Terima Ambulans Modern dari Peruri