UN 2020 Dihapus, Titik! Jangan Cari Penggantinya
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim mengapresiasi dan mendukung keputusan pemerintah meniadakan atau menghapus Ujian Nasional (UN) SMP-SMA Tahun 2020.
Ini menjadi langkah strategis di waktu yang tepat dan darurat. Pilihan yang baik demi kesehatan, keselamatan para siswa dan guru, serta mencegah penyebaran Covid-19.
"Kedudukan, tujuan, dan fungsi UN sudah tidak ada lagi, sudah tak relevan. Apalagi di tingkat SMA/MA. UN SMA tak bermanfaat secara praktis untuk masuk ke jenjang berikutnya, PTN. Sebab masuk PTN bukan dengan nilai hasil UN, melainkan melalui undangan (nilai raport) dan tes UTBK (ujian tulis berbasis komputer)," terang Satriwan menanggapi pembatalan UN 2020, Selasa (24/3).
Dikatakan, untuk masuk SMP dan SMA selama tiga tahun terakhir sudah melalui mekanisme zonasi. Walaupun ada jalur prestasi dalam PPDB, tetapi prestasi yang dimaksud tidak hanya dilihat dari nilai UN.
Melainkan bisa juga dilihat dari prestasi nilai rapor, nilai ujian sekolah, dan prestasi non-akademik lainnya seperti juara vokal, menggambar, mendongeng, debat, olahraga, seni musik dan lainnya. Artinya nilai UN bukan lagi satu-satunya parameter prestasi siswa.
Ditiadakannya UN 2020, menurut Satriwan, justru sangat bermanfaat besar. Sebab energi siswa, guru, dan orang tua akan lebih fokus kepada persiapan tes UTBK atau Seleksi Mandiri PTN. Para siswa akan fokus belajar menyiapkan itu semua.
FSGI mewanti-wanti, jangan sampai UN 2020 ditiadakan, tetapi pemerintah tetap membuat penilaian Ujian Sekolah Online (Daring), misalnya.
Sebab, akan mempersulit siswa, guru, dan orang tua dari aspek persiapan teknis, kesiapan SDM Guru dan tenaga teknis lain, kesiapan infrastruktur. Mengingat Indonesia sangat luas dengan geografis yang unik. Apalagi di tengah kondisi bencana nasional seperti sekarang.
Ujian Nasional atau UN 2020 dihapus, anggaran yang mencapai ratusan miliar bisa digunakan untuk penanganan wabah virus corona, COVID-19.
- Usut Kasus Korupsi di Kemenkes, KPK Periksa Dirut PT Bumi Asia Raya
- Gibran Bercerita tentang Suratnya yang Tidak Direspons Menteri
- Deep Learning Pengganti Kurikulum Merdeka Belajar? Simak Penjelasan Mendikdasmen
- Ujian Nasional Kembali Digelar? Pakar Pendidikan Komentar Begini
- Kasus Korupsi Proyek APD Covid-19, KPK Jebloskan Pengusaha Ini ke Sel Tahanan
- Korupsi Insentif Nakes RSUD Palabuhanratu, Polda Jabar Tangkap 3 Tersangka Baru