UN Alami Penundaan, DPR Tak Mau Disalahkan

JAKARTA - Anggota Komisi Pendidikan DPR, Dedy Gumelar berharap para politisi di Senayan tidak disalahkan terkait kasus penundaan Ujian Nasional (UN) di 11 provinsi. Politisi PDIP yang tenar dengan panggilan Mi'ing itu pun meminta pihak-pihak yang tidak mengerti mekanisme APBN untuk sektor pendidikan, tidak menyalahkan DPR RI.

Hal tersebut dikatakan Dedy, terkait pernyataan Sekjen PBNU, Marsudi Syuhud, yang menuding lambatnya pencairan APBN yang berakibat pada keterlambatan pelaksanaan UN karena ulah DPR. "Maaf, kalau tidak mengerti soal anggaran, jangan ngomonglah. Apalagi dikait-kaitkan dengan keterlambatan ujian nasional," kata Miing acara peluncuran buku di press room DPR, Senayan Jakarta, Kamis (18/7).

Dijelaskannya, dari enam kontraktor yang mengerjakan pencetakan bahan ujian nasional, hanya satu yang wanprestasi dalam memenuhi kontrak kerjanya. Sedangkan kima percetakan lainnya tepat waktu dan sama sekali tidak bermasalah.

"Kalau Sekjen PBNU sukanya nyari-nyari salah, maka salahkan pihak yang memenangkan perusahaan tersebut. Jangan DPR lagi yang dipersalahkan," tegasnya.