UN Alami Penundaan, DPR Tak Mau Disalahkan

DPR, lanjutnya, sama sekali tidak menahan anggaran untuk biaya UN. "Perihal anggaran Kemendikbud tidak satupun kami bintangi," tegasnya.

Karenanya Miing menyarankan agar Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud menelusuri masalah penundaan UN dan menyampaikan hasilnya ke publik. Selain itu, Miing juga berharap BPK dan KPK segera mengusut dugaan penyelewengan dalam penundaan UN. "Pemeriksaan kasus tersebut bisa dilakukan secara simultan tanpa harus menunggu hasil Audit BPK," tegasnya. (fas/jpnn)