JPNN.com 
UN Tak Serentak, BPK Didesak Bergerak
Minggu, 14 April 2013 – 21:51 WIB
Soal Ujian Nasional (UN) untuk SMA dan SMK se-Surabaya, tiba di gedung Bharawira Polrestabes Surabaya untuk selanjutnya akan didistribusikan ke sekolah-sekolah melalui Polsek, Sabtu (13/4). Foto: JPNN
JAKARTA - Peneliti dari Divisi Monitoring Kebijakan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Siti Juliantari Rachman, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan perusahaan pemenang tender percetakan naskah UN, terkait dengan keterlambatan distribusi soal UN 2013 ke 11 provinsi.
Hal ini dilakukan untuk mengetahui penyebab keterlambatan, apakah karena kelalaian ataukah kesengajaan yang berindikasi korupsi. ICW menilai keterlambatan distribusi soal UN tahun ini bukan pada teknis distribusi.
Baca Juga:
"Tidak ada faktor krusial seperti cuaca dan lainnya yang dapat menghambat penyaluran soal tersebut," kata Siti Juliantari kepada JPNN.com, Minggu (14/4) malam.
Berdasarkan informasi yang diperoleh ICW, terdapat tujuh perusahaan percetakan UN 2013 antara lain PT. BDP, PT. PB, PT. GIP, PT. JTP, PT. KWU, dan PT. TMG. Total anggaran percetakan dan distribusi soal UN 2013 adalah sebesar Rp 94,9 miliar.
JAKARTA - Peneliti dari Divisi Monitoring Kebijakan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Siti Juliantari Rachman, meminta Badan Pemeriksa Keuangan
BERITA TERKAIT
- Character Building FK UNDIP Bangkitkan Semangat dan Karakter Generasi Emas
- Kemendikdasmen Percepat Penyaluran BOSP 2025 di 423.080 Sekolah, Sebegini Anggarannya
- Talent DNA Jadi Solusi Identifikasi Bakat Digital Anak
- Mendiktisaintek Sampaikan Program Prioritas 2025, Ada Pembangunan Sekolah Unggul
- Dirjen GTK Berharap Tidak Ada Kesalahpahaman soal Orprof Guru
- Inilah Urgensi Revisi UU Sisdiknas, Ada soal Ranking 60 dari 61 Negara
