Undang KPK Belum Tentu Efektif Berantas Mafia Anggaran

JAKARTA - Koalisi Anti-Mafia Anggaran mengidentifikasi berbagai kemungkinan bagi DPR, KPK, dan BPK untuk secara aktif dalam memberangus celah-celah mafia anggaran serta mereformasi sistem dan mekanisme pembahasan APBN.  Aktivis Koalisi Anti-Mafia Anggaran dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri, menyatakan bahwa mencegah mafia anggaran tidak cukup hanya memantau rapat-rapat di Badan Anggaran (Banggar) DPR saja.

"Dalam rangka memberantas mafia anggaran melalui fungsi pencegahan dan penindakan, Koalisi mendesak KPK untuk menjalankan model kerja silent initiative, bukan mengandalkan pada pemantauan rapat-rapat Banggar secara fisik," kata Ronald Rofiandri di Jakarta, Senin (19/9).

Menurut dia, berbagai modus mafia anggaran memang tidak pernah tampil menyolok di depan publik. "Sehingga ini akan berpengaruh pada model deteksi KPK terhadap modus dan aktor mafia anggaran," ungkapnya.

Karenanya koalisi mendesak DPR agar mengundang KPK untuk melakukan tinjauan atau assessment dan melakukan evaluasi terhadap seluruh “mesin” yang menggerakkan Banggar, tanpa harus hadir pada rapat-rapat Banggar. "Inisiatif pimpinan DPR untuk membenahi kinerja Banggar dengan cara mengundang KPK dan BPK dalam rapat-rapat Banggar, merupakan terobosan yang perlu direlokasi agar mendapatkan ruang yang lebih efektif dan relevan," katanya.