Undang KPK Belum Tentu Efektif Berantas Mafia Anggaran

Ronald mengakui, menghadirkan KPK dan juga BPK dalam rapat-rapat Banggar memang belum tentu berdampak signifikan, karena jangkauannya hanya sebatas rapat-rapat formal.

Selain itu, kata dia lagi, pembahasan anggaran pada rapat-rapat Banggar juga akan menjadi panggung tersendiri bagi partai-partai politik yang ada di DPR untuk mengeksekusi politik anggaran yang bersumber dari visi, misi, dan platform partai.

"Kondisi ini sangat rawan politisasi, sedangkan KPK sendiri dituntut mampu memposisikan diri lepas dari kepentingan politik agar fungsi penindakan yang dijalankan tidak berlangsung diskriminatif dan rawan politisasi," terangnya.

Untuk itu pula koalisi mendesak DPR agar membangun mekanisme partisipasi publik dan bersikap transparansi dalam membahas anggaran di rapat-rapat DPR. Upaya ini dilakukan untuk menghindari pembahasan yang cenderung elitis dan kental dengan kepentingan politik. "Memperbesar ruang dan kapasitas pengawasan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap ruang gerak mafia anggaran," tuntasnya.(boy/jpnn)