Ungkap Kasus BLBI, KPK Garap Menko Era Megawati
jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini (27/11). memeriksa mantan menteri koordinator perekonomian, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Kamis (27/11). Pembantu Presiden Megawati di Kabinet Gotong Royong itu diperiksa dalam rangka penyelidikan dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Namun, Dorodjatun tidak banyak berkomentar usai dimintai keterangan di KPK. Mantan Duta Besar RI untuk Washington hanya mengeluarkan seucap kata. "Rahasia," katanya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Dorodjatun dimintai keterangan berkaitan dengan penyelidikan kasus penerbitan surat keterangan lunas (SKL) bagi penerima BLBI. SKL itu dikeluarkan di era pemerintahan Presiden Megawati berdasarkan Inpres Nomor 8/2002 dan TAP MPR Nomor 6 dan 10.
SKL itu yang menjadi dasar bagi Kejaksaan Agung untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap sejumlah pengutang. Salah satu pengutang adalah pengusaha Sjamsul Nursalim, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia yang dihentikan penyidikannya pada Juli 2004.
Tercatat juga beberapa nama konglomerat papan atas lainnya seperti The Nin King dan Bob Hasan, yang telah mendapatkan SKL dan sekaligus release and discharge dari pemerintah. Dalam hasil audit BPK, dari dana BLBI sebesar Rp 144,5 triliun yang dikucurkan kepada 48 bank umum nasional yang menimbulkan kerugian negara hingga Rp 138,4 triliun.
Namun, KPK menduga ada masalah dalam proses pemberian SKL untuk beberapa obligor BLBI. “Masih penyelidikan,” ujar Kabag Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha.(gil/jpnn)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini (27/11). memeriksa mantan menteri koordinator perekonomian, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tersangka Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan Bakal Dijerat Pasal Berlapis
- Waket Komisi VIII DPR-LDII Ingatkan Persoalan Kebangsaan Hadapi Tantangan Berat
- Dugaan Plagiarisme di Bawah Sumpah Ahli Kejagung, Tom Lembong Disebut Diuntungkan
- Usut Kasus Korupsi di Kalsel, KPK Panggil Ketua DPRD Supian
- Binus University Buka Kampus Baru di Medan, Menyediakan Prodi-Prodi Unggulan
- Usut Kasus Korupsi Izin Tambang, KPK Panggil Rudy Ong Chandra