Ungkap KPK Gadungan, Kirim Petugas ke Polda Jabar

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian terkait kasus penipuan yang mengatasnamakan petugas dari komisi antirasuah itu. Hal itu dilakukan demi memburu petugas KPK gadungan yang meminta uang sebesar Rp 2,3 miliar ke seorang pengusaha di Sukabumi, Jawa Barat.
Juru Bicara KPK, Johan Budi mengungkapkan bahwa sudah ada petugas dari pengawas internal di komisi pimpinan Abraham Samad itu yang ditugasi ke Polda Jawa Barat. “Tadi sudah berangkat pengawas internal KPK ke Polda Jawa Barat untuk koordinasi," kata Johan di Jakarta, Senin (15/9).
Johan menjelaskan, kasus petugas KPK gadungan itu sudah diserahkan ke polisi. "Sedangan ditangani kepolisian, serahkan sepenuhnya ke Polri," ujarnya.
Johan mengingatkan masyarakat bahwa petugas KPK tidak bisa menghentikan proses penyidikan. Selain itu, kata Johan, petugas KPK saat bertugas juga tidak diperkenankan meminta uang ke pihak lain.
"KPK enggal pernah minta surat tulisan imbalan berupa uang. Enggak ada pimpinan, pegawai KPK yang bisa hentikan proses penyidikan KPK," tandasnya.
Seperti diketahui, penipu yang mengatasnamakan petugas KPK berhasil dibekuk jajaran Polsek Cibadak, Sabtu (13/9). Korbannya adalah seorang pengusaha Sukabumi, Usman Effendi (49). Namun, tiga orang petugas KPK abal-abal itu gagal setelah polisi berhasil membekuk mereka sebelum mengelabui korban yang juga disebut sebagai calon wakil bupati.(gil/jpnn)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian terkait kasus penipuan yang mengatasnamakan petugas dari
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- IPW Sebut Jaksa Tak Akan Mampu Tangani Penyidikan
- Respons Kejagung Soal Pengaduan Jampidsus Dinilai Arogan, Tak Sejalan Semangat Presiden
- Menjelang Mudik Lebaran 2025, Petugas TTPG Jaktim Temukan 4 Bus AKAP Tak Laik Jalan
- Guru P1 Gabung Aliansi Merah Putih, Tolak TMT PPPK Serentak Maret 2026
- Info Mudik 2025: One Way Nasional di Tol Cikatama-Kalikangkung Mulai H-4 Lebaran
- Pimpinan DPR RI Sebut Revisi UU TNI Harus Berjalan Lancar