Ungkit Sejarah Sriwijaya dan Majapahit, Politikus Gerindra Kritik Jokowi-JK

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Moh. Nizar Zahro mengkritik program pembangunan poros maritim yang dicanangkan pemerintah. Pasalnya, setahun kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla (jokowi-JK), pihaknya belum melihat perubahan signifikan pada sektor maritim nasional yang digadang-gadang jadi poros maritim dunia.

"Satu tahun pemerintahan Jokowi-JK untuk menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia belum ada perubahan yang signifikan baik infrastruktur pendukungnya khususnya pelabuhan transit," kata Nizar di gedung DPR Jakarta, Selasa (13/10).

Padahal, pelabuhan menurutnya paling utama yang bisa memberikan fasilitas pelayan, administrasi kepabeanan dan imigrasi yang cepat. Akibatnya, potensi pendapatan negara dari sektor ini menurutnya hilang sekitar 500 triliun.

Ketua DPP Gerindra itu menyebutkan, masyarakat dan dunia usaha sudah setahun terakhir menunggu implementasi Indonesia menjadi poros maritim sebagaimana konsepsi pembangunan nasional yang digagas dalam visi, misi dan agenda kerja pemerintahan periode 2014-2019, untuk membangun Indonesia berdasarkan geostrategic dan geoekonomi sebagai Negara kepulauan (Archipelagic State).

Bahkan, menelisik fakta-fakta sejarah peradaban bangsa Indonesia, dalam perkembangannya ada beberapa kerajaan yang memiliki peran penting sebagai cikal bakal bahwa Indonesia adalah Negara yang sangat strategis untuk menjadi Negara poros maritim dunia. Seperti halnya, Kerajaan Sriwijaya abad VII merupakan pusat perdagangan dengan laut sebagai media transportasi.

Begitu pula Kerajaan Majapahit (abad XII -XV) memiliki armada laut yang sangat kuat mampu mengatur daerah pendudukan yang sangat luas (nusantara). Karena itu, anak buah Prabowo Subianto ini mendorong sekaligus mengingatkan agar Presiden Jokowi kembali fokus pada janjinya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang dibuktikan dalam program nyata bukan wacana.

"Presiden harus kembali pada visi misinya, sesuai nawacita-nya," pungkas politikus asal Madura, Jawa Timur.(fat/jpnn)