Uni Eropa Harus Konsisten Atas Implementasi Lisensi FLEGT

Sementara itu, Dirjen PHL Kementerian LHK Agus Justianto juga menyinggung pembahasan soal FACT dalam diskusi di Paviliun Indonesia.

Dia menyebutkan Inggris sebagai tuan rumah atau presidensi COP26 ingin membuat legacy, selain negosiasi, ada jalur non-negosiasi yang dimanfaatkan semua negara penyelanggara. Inggris mengangkat tema The Forest, Agriculture and Commodity Trade atau FACT untuk membuat deklarasi yang terkait dengan kehutanan dan pertanian, termasuk perdagangan.

FACT Dialogue dibentuk pada April 2021 dalam pertemuan pejabat setingkat menteri yang disebut First Ministerial Roundtable dan diikuti wakil  26 negara dalam rangkaian kegiatan menuju COP26 di Glasgow.

Inggris sebagai tuan rumah COP26 meminta Indonesia sebagai Co-Chair dalam  FACT Dialogue, dan diputuskan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Wamen LHK) Alue Dohong mewakili Indonesia itu bersama  Menteri Lingkungan Inggris, Goldsmith memimpin forum dialog FACT .

Lebih lanjut, forum menyepakati pembentukan empat kelompok kerja atau working group, antara lain Trade and Market Development; Smallholder Support; Transparency and Tracebility; dan Research, Development and Innovation yang akan segera menyusun Peta Jalan (Roadmap) mengenai langkah konkret yang dapat diambil oleh Pemerintah.

Kelompok kerja ini mengadakan pertemuan rutin sejak April 2021 dan dalam perjalanan berkembang menjadi 30 negara yang bergabung untuk berbagi pengalaman  dan informasi terkait kebijakan masing-masing negara.

“Dalam forum COP 26 di Glasgow ini, kelompok kerja mengarah pada kerja sama yang lebih serius, sehingga dalam perjalannya diusulkan untuk mendorong  Climate Leaders Summit on Forest and Land Use yang dihadiri Presiden Jokowi.

Untuk mendorong pertemuan Climate Leader Summit ini tentunya mesti ada komitemen yang akan disampaikan pada Climate Leaders Summit. Ini tidak mudah karena awalnya akan dibuat semacam agreement, tetapi kita tolak dan turun lagi menjadi semacam joint statement.