Uni Eropa tidak Pantas Tuduh Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Indonesia Fraksi Partai Nasional Demokrat Hamdani menilai resolusi Parlemen Uni Eropa yang berisi pelarangan negara-negara anggotanya mengimpor minyak sawit, lebih kepada persoalan persaingan bisnis.
"Dalam kontekstual saya melihat ada persaingan yang sangat tajam," tegasnya saat diskusi Lawan Parlemen Uni Eropa, Kamis (4/5), di gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Dia menjelaskan, sebenarnya Uni Eropa ingin beberapa produknya seperti bunga matahari bisa memenuhi kebutuhan konsumsi mereka.
Namun, kenyataan di lapangan mereka tidak bisa membuka lahan baru untuk bunga matahari.
Menurut dia, lahan baru misalnya 15 ribu hektar yang harus dibuka, sama dengan luas Kota Amsterdam.
Sedangkan di Indonesia, kata dia, masih memungkinkan untuk membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit.
"Itu saya lihat dari segi kompetisi," tegasnya.
Hamdani juga menyinggung kedok Uni Eropa mengeluarkan resolusi. Seperti alasan industri sawit menciptakan deforestasi, degradasi habitat satwa, korupsi, hingga mempekerjakan anak dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Indonesia Fraksi Partai Nasional Demokrat Hamdani menilai resolusi Parlemen Uni Eropa yang berisi pelarangan negara-negara
- Kelapa Sawit untuk Pembangunan Berkelanjutan
- Menko Airlangga Dorong Industri Kelapa Sawit yang Berkelanjutan, Efisien & Kompetitif
- Apkasindo dan TSIT Jalin Kerja Sama Menyiapkan Petani Sawit Indonesia Hadapi EUDR
- Kembangkan Produk UKMK Sawit Petani di Sumbar, Aspekpir & BPDPKS Berkolaborasi
- PTPN IV PalmCo Targetkan 2,1 Juta Bibit Unggul Diserap Petani Sawit
- Ditunjuk jadi Operator National Dashboard, PT Surveyor Indonesia Berhasil Ekspor HRPO