Universitas Budi Luhur Launching Sekolah Pintar Politik
jpnn.com, JAKARTA - Universitas Budi Luhur menggelar acara seminar "Etika Politik untuk Membangun Peradaban Bangsa" dengan tema Membangun Iklim Politik yang Santun dan Berintegritas beserta Soft Launching Pintar Politik, Rabu (18/1).
Rektor Universitas Budi Luhur, Wendi Usino mengatakan acara ini bertujuan untuk memberikan dan menambah wawasan dan pemahaman peserta seminar terhadap politik santun dan berintegritas dalam perpolitikan Indonesia.
"Menjadi calon legislatif harus memiliki bekal yang cukup dan tanggung jawab moral yang menguntungkan demokrasi ke depan dan mampu memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat dengan mengedepankan praktek kampanye yang baik," kata Wendi.
Dia menjelaskan pintar politik hadir untuk membantu meningkatkan kualitas politik dan demokrasi.
Di samping itu untuk mempersiapkan para calon legislatif dalam rangka menghadapi kontestasi politik 2024 dalam hal peningkatan kapasitas serta kualitas calon dan peningkatan peluang keterpilihan.
"Melalui pelaksanaan seminar nasional ini dapat menjadi upaya dalam mendukung terciptanya iklim politik Indonesia yang santun dan berintegritas agar pelaksanaan pemilu yang bersih dan bijaksana sebagai upaya aktif perguruan tinggi berperan dalam mewujudkan kehidupan yang maslahat dan sejahtera bagi semuanya," lanjutnya.
Kepala Magister Komunikasi Budi Luhur, Umaimah Wahid mengatakan peluncuran Sekolah Pintar Politik bertujuan untuk memberikan dan menambah wawasan dan pemahaman peserta seminar terhadap politik santun dan berintegritas dalam perpolitikan Indonesia.
"Santun politik dimaknai bahwa aksi poliyik tidak membawa perpecahan, tidak saling hujat dan saling mencela bahkan memaki untuk kepentingan kubu politik tertentu," kata Umaimah.
Universitas Budi Luhur meluncurkan Sekolah Pintar Politik untuk meningkatkan kualitas politik di Indonesia
- Soal PPN 12 Persen, Saleh PAN: Jangan Saling Menyalahkan
- Banggar DPR RI Minta Pemerintah Menyiapkan 9 Langkah Setelah PPN 12 Persen Berlaku
- PPN 12 Persen, Arus Bawah Prabowo Punya Pandangan Seperti Ini
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- 5 Berita Terpopuler: Cermati 11 Ketentuan KepmenPAN-RB 634 soal Honorer TMS & Belum Melamar, Ada Jabatan yang Disorot
- Konfigurasi Politik Nasional Dinilai Tak Mendukung Sikap Polisi untuk Humanis