Universitas Trisakti Laporkan Hakim PN Jakarta Barat
Kamis, 05 Mei 2011 – 11:17 WIB
JAKARTA- Universitas Trisaksi melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan prilaku hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat ke Komisi Yudisial. Laporan ini terkait dengan putusan pengadilan dan penetapan eksekusi pada perkara Universitas Trisakti. Universitas Trisakti diwakili oleh sejumlah dosen dan karyawannya ini disambut oleh Ketua Bidang pengawasan Hakim dan Investigasi, Suparman Marzuki dan Asep Rahmat Fajar selaku Juru Bicara KY.
Bambang Widjojanto, selaku tim kuasa hukum Universitas Trisakti mengatakan, pada saat penetapan eksekusi tanggal 20 April 2011 berdasarkan surat keputusan yang ditandatangani ketua PN Jakarta Barat, Lexy Mamoto, pihak pengadilan meminta dan melibatkan TNI saat melakukan eksekusi. Menurut Bambang, tindakan itu adalah suatu perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai tindakan tidak bertanggung jawab serta tidak profesional dalam mengeksekusi.
"Dan dalam amar putusan tidak memperbolehkan masuk ke dalam semua kampus dan dilarang melakukan kegiatan tridarma perguruan tinggi untuk semua jenjang dan jenis program studi," kata Bambang di kantor KY, Kamis (5/5).
Dikatakan Bambang, putusan peradilan yang melarang para pihak dan siapapun para pihak untuk melakukan Tri Darma perguruan tinggi dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang menghilangkan hak-hak asasi serta akan membunuh hak keperdataan. "Untuk itu kami minta KY untuk memeriksa para pihak yang diduga keras melakukan pelanggaran kode etik dan prilaku hakim," tandas Bambang.(kyd/jpnn)
JAKARTA- Universitas Trisaksi melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan prilaku hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat ke Komisi Yudisial.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Hakim PN Medan Tolak Eksepsi Ratu Entok Terdakwa Penista Agama
- BPBD Sumenep Dirikan Posko Siaga Untuk Tekan Risiko Bencana
- Laskar Merah Putih Minta Majelis Hakim PN Tanjung Karang Tegakkan Keadilan
- KPK Diminta Tuntaskan Perkara Korupsi yang Mandek di Periode Sebelumnya
- KPK Minta Warga NTB Kawal Program Makan Bergizi Gratis
- Dituduh Curang Bersama KPU, Dr.Afni: Silahkan Rakyat Siak Menilai Sendiri