Untuk Calon Kapolri, Simak Nih Usulan Ketua Komisi III DPR Herman Herry
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Herman Herry mengkritisi persoalan pengadaan sistem teknologi informasi atau information technology (IT) dan sistem komunikasi di Polri. Kritik ini sekaligus masukan dari Herman untuk siapa pun yang menjadi calon Kapolri ke depan.
"Hal kedua, soal pekerjaan di Polri terkait IT dan macam-macam. Jujur bicara, kalau dibilang seluruhnya smooth, tidak," kata Herman saat rapat kerja dengan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Senin (14/9).
Menurut Herman, yang diperlukan ke depan adalah Polri melakukan evaluasi secara profesional. Menurutnya, apa saja program terutama IT dan komunikasi sistem yang jalan dan tidak, harus fair diungkap.
"Ada banyak pekerjaan yang dibiayai dengan anggaran ratusan miliar, bahkan triliunan, mangkrak. Ini harus diakui dan dievaluasi," ujar Herman dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni, itu.
Herman menegaskan Polri juga perlu melakukan inspeksi dan membentuk satuan tugas (satgas) untuk melihat supaya suatu kesalahan di satu tahun tidak ditumpuk dan dibebankan dengan anggaran berikutnya. Terutama duplikasi program seperti di IT dan sistem komunikasi. Sebab, kata Herman, ada banyak satuan kerja di Polri, programnya judulnya saja beda tetapi ujung-ujungnya barangnya sama.
"Bahkan, mohon maaf, dengan licik orangnya itu-itu saja, hanya ganti muka, ganti figur. Judulnya dibedakan, sementara bolong-bolong yang telah terjadi bertahun-tahun ditumpuk. Bolong tahun ini Rp 1 triliun ditumpuk pakai Rp 3 triliun tahun depan," katanya mencontohkan.
"Nah, ini kan bom waktu bagi Polri," tegasnya.
Herman mengaku bicara seperti ini karena semuanya sayang pada institusi Polri. Herman mengingatkan jangan sampai institusi Polri rusak hanya karena kerjaan pribadi satu dua orang saja.
Herman Herry mengkritik Polri terkait program duplikasi dan yang mangkrak sekaligus memberikan usulan kepada calon Kapolri.
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia