Untuk Kasus Ini, Romi PPP Tidak Sependapat dengan Tudingan Fahri dan Fadli Zon

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romi tidak mempersoalkan sikap kritis oposisi terhadap pemerintah, termasuk dari Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif.
"Bagus kan untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Karena kalau enggak ada yang kritis nanti pemerintah bisa salah arah," ucap Romi di Kompleks Istana Negara, Jakarta pada Rabu (13/2).
Dia menilai setiap pemerintahan harus dikontrol. Oleh karena itu, kritik dari oposan dianggapnya sebagai bentuk kontrol terhadap jalannya pemerintahan sekaligus menjaga keseimbangan.
Namun demikian, Romi tidak sependapat jika penetapan tersangka Slamet dianggap bentuk intervensi dari penguasa. Tudingan itu, ucap ketua Fraksi PPP DPR ini, hanya imajinasi semata.
"Kalau misalnya kritik kemudian dijadikan tersangka, kan banyak yang kritik tidak dijadikan tersangka. Fadli Zon enggak pernah jadi tersangka apa-apa. Betapa pedas kritiknya dibandingkan Pak Slamet?" tutur Rommy.
Untuk itu, tambahnya, penetapan tersangka itu menurutnya bukan karena kritiknya. Sebab, bila kritik yang dijadikan dasarnya, maka banyak politikus yang bisa ditersangkakan.
"Kalau atas dasar kritik kemudian soerang dijadikan tersangka, maka Fahri (Hamzah) dan Fadli jadi yang pertama kan, ternyata tidak. Jadi urusan delik aduan dan delik materiil itu urusan kepolisian bukan kekuasaan," tandasnya.(fat/jpnn)
Ketua Umum Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romi tidak mempersoalkan sikap kritis oposisi terhadap pemerintah, termasuk dari Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Fadli Zon Minta Bamus Betawi Rapatkan Barisan Kembangkan Budaya Jakarta
- PFN Gelar Pelepasan Delegasi Camp Broadway Indonesia Menuju The New York Pops
- Megawati Tonton Teater di GKJ, Menterinya Prabowo Ikut Hadir
- Fadli Zon Mengenang Pertemuan Terakhir dengan Titiek Puspa
- Titiek Puspa Meninggal Dunia, Fadli Zon Turut Berduka
- Tarif Trump Ancam Ekspor, HKTI Dorong Pemerintah Lindungi Petani