Untuk Pembuat Petisi Tolak RUU PKS, Simak Nih Penjelasan Bu Reni

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi PPP DPR membuka ruang dialog bagi penolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang sedang berproses di Parlemen.
Hal ini disampaikan Anggota Fraksi PPP DPR Reni Marlinawati, Rabu (30/1) menanggapi petisi daring yang diteken sejumlah orang yang menolak keberadaan RUU PKS, karena dinilai permisif terhadap praktik perzinahan.
Menurut Reni, hingga saat ini RUU PKS masih dalam tataran diskursus yang belum memunculkan sikap di masing-masing fraksi.
"Perjalanan RUU PKS masih panjang, belum ada sikap dari fraksi-fraksi di DPR. Respons dan tanggapan publik atas RUU ini sangat penting untuk memperkaya materinya," kata Reni.
Reni yang juga wakil ketua komisi X DPR ini menyambut positif masukan, tanggapan dan komentar dari berbagai pihak atas substansi RUU PKS. Pihaknya mengundang pihak-pihak yang peduli atas RUU PKS ini untuk berdiskusi atas substansi materi RUU PKS.
"Kami menawarkan diri untuk membuka diskusi dengan berbagai pihak, termasuk pihak-pihak yang membuat petisi menolak RUU PKS. Mari kita diskusikan bersama-sama demi kebermanfaatan RUU ini," tambahnya.(fat/jpnn)
Fraksi PPP DPR membuka ruang dialog bagi penolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang sedang berproses di Parlemen.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Mardiono Minta Kader PPP Bersatu Dukung Kebijakan Prabowo-Gibran yang Berpihak Rakyat
- Mardiono Minta Kader PPP di Purworejo Bisa Berkontribusi Untuk Masyarakat
- Mardiono Jadikan Harlah ke-52 PPP Sebagai Momentum Bertransformasi Lebih Baik
- PPP Jakarta Apresiasi Kinerja Polisi Pas Pilkada & Pilpres, Sampai Dirasakan Kader Partai
- Buntut Insiden di Arena Mukernas PPP, Mardiono dan Orang Kepercayaannya Disomasi
- Kisruh! Orang Dekat Mardiono Ancam Eks Ketum IPNU di Arena Mukernas II PPP