Untuk Sementara KPK Belum Temukan Aliran Suap ke PPP

Untuk Sementara KPK Belum Temukan Aliran Suap ke PPP
Wartawan memotret ruangan Ketua Umum PPP Romahurmuziy di Gedung Nusantara II, Komplek Parleman, Senayan, Jakarta, Jumat (15/3). Ruangan Fraksi Partai PPP terlihat kosong melompong usai Romahurmuziy dikabarkan terkena OTT KPK. Ilustrasi : Hendra Eka/Jawa Pos

jpnn.com, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan dalam rangka penyidikan kasus dugaan suap terkait pengisian jabatan di Kementerian Agama, Senin (18/3). Setidaknya ada dua lokasi yang digeledah.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, kedua tempat yang digeledah adalah kantor Kementerian Agama dan kantor Partai Persatuan Pembangunan (PPP). “Dalam rangka penyidikan, tim disebar di kantor Kementerian Agama dan kantor PPP," ujar Febri kepada wartawan, Senin (18/3).

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, dari hasil penyelidikan sementara, pihaknya belum menemukan adanya aliran dana suap ke PPP. Mereka baru mendapati dana itu mengalir ke Romahurmuziy alias Romi selaku Ketua Umum (kini mantan) PPP. “Kami belum menemukan bukti tentang itu, tetapi mungkin salah satu yang akan didalami dalam proses penyidikan,” kata Laode.

(Baca Juga: KPK Duga Romi Punya Pengaruh di Kemenag Lewat Jalur Partai)

Menurut Laode, Romi tak sendiri dalam menerima uang suap. Diduga ada pihak Kemenag yang turut mendapat kucuran dana suap. Namun, Laode belum berani mengungkapkan sosok tersebut karena masih didalami. Dia juga menyebut, penggeledahan yang dilakukan hari ini untuk mencari bukti aliran dana suap.

“RMY (Romi) bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama menerima suap untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi,” imbuh Laode.

Diketahui, dalam perkara ini Romi diduga menerima suap senilai Rp 300 juta terkait pengisian jabatan di Kemenag. Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin diduga telah menyuap Romi untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kemenag.

Muhammad Muafaq mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Sedangkan Haris, mendaftar sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim. Padahal, pihak Kemenag menerima informasi jika nama Haris Hasanuddin tidak diusulkan ke Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin lantaran diduga pernah mendapatkan hukuman disiplin.

Selain menggeledah kantor Kementerian Agama, KPK juga menggeledah markas pusat PPP.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News