Untuk Urusan Satu Ini, PDIP Minta Pemerintah Lebih Terbuka

jpnn.com - JAKARTA - Aksi penyanderaan terhadap warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina, juga menjadi perhatian Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Dia menilai pemerintah terlalu mengandalkan pendekatan diplomasi pemerintahan. "Pemerintah harus terbuka. Ketika sandera pertama bisa bebas dengan kelompok intelijen, kok yang ini tidak dipakai lagi, dan terkesan terlalu menggunakan pendekatan G to G (goverment to goverment)," kata Hasto di kompleks DPR, Jakarta, Kamis (18/8).

Padahal, lanjut Hasto, akan lebih mudah untuk membebaskan sandera bila menggunakan kerja sama dengan masyarakat sipil yang punya jaringan dan terbiasa mengurusi masalah konflik di Filipina Selatan. 

"Kalau sudah bebas baru membuat kesepakatan, kerja sama dengan pemerintah. Hanya political will-nya saja," ujar Hasto.

Mantan politikus Senayan ini juga meminta pemerintah lebih serius dalam upaya pembebasan sepuluh WNI yang masih disandera. Bukan sekadar menyampaikan informasi soal kondisi mereka, tapi juga upaya yang dilakukan harus lebih konkret. (fat/jpnn)